Tragedi Sampang Tercium Sejak April 2012

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan kekerasan pada kelompok Syiah di dusun Nangkernang, Sampang, Madura, 26 Agustus lalu sudah tercium sejak April 2012. Aksi kekerasan diduga kembali terjadi karena proses hukum terhadap peristiwa kekerasan sebelumnya sangat lemah.

“Potensi kekerasan tersebut sudah mulai tercium sejak April 2012, ada vonis ringan dan dibebaskannya sejumlah pelaku kekerasan dalam tragedi Sampang, sehingga ini justru memicu kekerasan berulang,” kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam siaran pers, Rabu, 29 Agustus 2012.

Proses penegakan hukum terkesan lambat dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan. Hal ini juga nampak pada hasil investigasi LPSK pada Februari 2012 yang diketuai Penanggung Jawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan restitusi, Lili Pintauli bahwa para pelaku kekerasan hanya diganjar vonis ringan dan bebas.

“Hukuman tersebut sangat tidak signifikan bila melihat ancaman yang diterima korban berupa teror, intimidasi, perampasan tanah, pengusiran paksa, pembakaran rumah, hingga pemaksaan cerai,” kata Lili.

Pada April 2012, Musikrah, 50 tahun, bebas sejak 10 April 2012 dari vonis yang diberikan padanya yaitu tiga bulan 10 hari penjara. Ia diklaim langsung bebas karena hasil pengurangan vonis yang diberikan dengan masa penahanan. Vonis ringan ini juga diklaim diberikan karena fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan tidak kuat untuk membuktikan Musikrah alias Adi Putra melakukan pembakaran pesantren Syiah.

Di sisi lain, LPSK menilai vonis ringan karena lemahnya kesaksian yang diberikan para saksi dan korban. Menurut catatan LPSK, saksi dan korban yang dihadirkan dalam pengadilan hanya satu orang dari total lima orang yang memberikan informasi dan meminta perlidungan.

LPSK sendiri menerima permohonan perlindungan lima korban kekerasan Sampang ini dalam rapat paripurna tanggal 12 Maret 2012. Kelimanya meminta bentuk perlindungan berupa perlindungan fisik bekerjasama dengan aparat penegak hukum setempat, pendampingan, dan bantuan pemulihan psikologis.

Para pemohon perlindungan yaitu AM, IAM, SU, UH dan RF, menurut Lili, adalah saksi dan korban yang memiliki informasi penting mengenai tindakan kekerasan pada Desember 2011. Para pemohon menyaksikan langsung kejadian kekerasan tersebut. Akan tetapi, hanya satu pemohon saja yang dijadikan saksi dalam proses penegakan hukum.

Hal yang sebaliknya justru terjadi pada korban yaitu Pemimpin Pesantren Syiah, Tajul Muluk pada periode sekitar April 2012. Ia ditangkap dan ditetapkan polisi sebagai tersangka pada 16 Maret 2012 karena diduga telah menyebarkan dan menodai agama dengan ajarannya yang dinilai sesat.

Dalam pengadilan, Tajul didakwa dengan dua pasal yaitu penistaan atau penodaan agama dengan pasal 156 a KUHP dan atau pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun. Atas tuduhan ini, Tajul Muluk akhirnya divonis dengan hukuman penjara selama dua tahun di Pengadilan Negeri Sampang pada 12 Juli 2012.

“Kejadian 26 Agustus 2012 seharusnya jadi momentum aparat penegak hukum untuk secara serius menjalakan proses hukum dan tidak mengabaikan hak-hak korban,”ata Abdul.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s